Bogor, 22-23 Desember 2025 - Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712. Pertemuan ini digelar sebagai upaya bersama untuk mendukung implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT), yang penerapannya didorong oleh KKP sejak tahun 2023.
“Forum ini menjadi wadah pengambilan keputusan tertinggi sekaligus momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan perikanan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, demi mendukung kesejahteraan nelayan dan kelestarian ekosistem laut Indonesia,” ujar Syahril Abd Raup, Direktur PSDI KKP dalam sambutannya.
Pada pertemuan ini, dipaparkan rangkuman temuan ilmiah dan rekomendasi teknis dari pertemuan ilmiah UPP 712 yang telah digelar pada 4 Desember lalu. Diskusi dipimpin oleh Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 712, dan pertemuan ini turut melibatkan Ketua-Ketua Tim Kerja PSDI, DKP dan Tim Pengelola Perikanan Rajungan Berkelanjutan (TPPRB) Provinsi terkait, BRIN, Politeknik AUP, Forum Nelayan Rajungan Nasional, Forum Nelayan Provinsi Lampung, serta mitra pembangunan seperti EDF, SFP, MSC, Starling Resources, dan APRI. Beberapa peserta lainnya turut berpartisipasi secara daring.
Agenda pertemuan berlangsung selama dua hari, mencakup paparan strategi percepatan implementasi kebijakan PIT berbasis kuota, hasil penelitian dan perkembangan strategi perikanan rajungan di WPPNRI 712, dan pembagian kuota penangkapan ikan untuk nelayan kecil. Hari terakhir diisi dengan penyusunan rekomendasi pengelolaan perikanan di WPPNRI 712 untuk tahun 2026.
Dengan komitmen bersama, pertemuan UPP WPPNRI 712 ini menutup tahun 2025 dengan arah kebijakan yang jelas menuju pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, berbasis ilmiah, dan inklusif.
Foto: Meutia Isty W. & Harlisa / EDF.
