Pengelolaan perikanan yang efektif membutuhkan kolaborasi berbagai pihak - pemerintah sebagai pembuat kebijakan, nelayan sebagai pelaku utama, dan pengusaha sebagai pengolah dan pemasar. Lembaga mitra termasuk EDF Indonesia, juga berperan dalam memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, memberikan dukungan teknis, dan mengadvokasi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan perikanan. Keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, menjadi faktor kunci keberhasilan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Melalui upaya-upaya kolaboratif ini, EDF Indonesia bekerja untuk membangun fondasi yang kuat bagi pengelolaan perikanan yang partisipatif dan berbasis sains. Dukungan kami meliputi:
Pertemuan kelembagaan pengelolaan perikanan kolaboratif: Bersama Pemerintah, EDF mendorong terciptanya forum-forum diskusi yang inklusif, di mana semua pemangku kepentingan dapat menyuarakan pendapat dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Setiap tahun, EDF mendukung Pemerintah Provinsi Lampung, Jawa Barat, dan Papua Barat memfasilitasi pertemuan kelembagaan sebagai wadah pemangku kepentingan untuk bersama-sama merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengelolaan perikanan berkelanjutan. Dengan memadukan keahlian ilmiah dari lembaga dan pengetahuan lokal dari masyarakat, dapat tercipta model pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi.
- Pengumpulan data secara partisipatif: Salah satu tantangan dalam perikanan skala kecil adalah keterbatasan data. Sebagai upaya dalam mengatasi hal ini, sejak tahun 2019, EDF mendukung kegiatan pengumpulan data untuk memahami kondisi stok rajungan. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pengumpulan data kini mulai ditingkatkan dengan menggunakan e-logbook yang dilakukan oleh nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB). Bermitra dengan KKP dan Pemerintah Provinsi Lampung, EDF mulai menguji coba penerapan e-logbook untuk mendata perikanan rajungan di Lampung. Nelayan rajungan didorong untuk melaporkan hasil tangkapan secara rutin menggunakan e-logbook yang KKP kembangkan, sehingga data masuk secara real time ke sistem nasional. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis oleh Tim Ahli (Scientific Advisory Group/ SAG) yang terdiri dari KKP, BRIN, UNILA, EDF, dan lembaga terkait lainnya untuk menghasilkan rekomendasi ilmiah pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan.
Selain itu, dalam mengumpulkan data, EDF memperkenalkan kamera Smartpass untuk mengestimasi upaya penangkapan rajungan yang secara otomatis mencatat jumlah kapal yang keluar masuk pelabuhan.